Heboh2 kejadian yang menghangat di tanah air, sebenarnya ini komen di status fesbuk seorang teman, komennya panjang banget (kerajinan kali ^_^), sekedar refleksi hasil riset kemarin, tentang world bank, dan sekilas competing ideas sistem ekonomi, policy dan strategi development, hanya sekilas saja.

IMHO di level global, classical/liberal ekonomi berjaya sejak revolusi industri, hingga limbung pd saat depresi 30-40an, shg saat itu resep Keynesian ekonomi diterima bahkan oleh US yg jg menganut classical, sementara itu para economist classical menyempurnakan kajian&teorinya dan menyebut dirinya neo-classical. sesudah PD-II lahir institusi produk Bretton Woods (World Bank & IMF), WB untuk pinjaman projek jangka panjang mis.infrastruktur, IMF untuk menalangi kesulitan uang jangka pendek/ balance of payment. Era kemerdekaan negara2 bekas kolonial menyebabkan negara baru berambisi untuk mensejahterakan negaranya & mencapai kesejajaran posisi dg bekas masternya, maka strategi industrialisasi dijadikan pilihan (meniru pathway rev.industri for economic growth), dg state/negara lead development, darimana kapital untuk industrialisasi? pinjaman mostly dr WB&IMF, titik berat industrialisasi adalah sektor industri berat, dan state owned company (BUMN yg dibesarkan dg uang pinjaman). Dlm perjalanannya industrialisasi tdk spt yg diharapkan (penyebabnya multi faktor, bs dibahas tersendiri), akibatnya utang menumpuk, semakin dalam bergantung pd WB untk finance projek jangka panjang, dan IMF untuk menalangi shortterm balance of payment, konsekuensinya WB&IMF sangat berkuasa pd negara2 pengutang, imbalance power.

Presiden WB akhir 70an pengganti Robert Mc.Namara adalah ekonom neo-classical, didukung oleh head of Research Dept.WB Anne Krueger yg jg pro pasar, plus pada saat itu akhir 70an, terpilihnya Reagan di US dan Tatcher di UK memperkuat arus neo-classical yg poinnya make the price right, free market. Policy WB menyalahkan campur tangan pemerintah/negara sbg penyebab kegagalan development sampai akhir 70an itu. WB merilis Structural Adjustment Program (SAP) yg sangat beken itu, masih ingat bukan? financial liberalization, fiscal, market liberalization, dkk, maka SAP menjadi resep policy untuk negara2 yg bergantung pd WB&IMF. Maka tdk heran arus pro pasar menjadi mainstream dg jurnal2 yg melimpah.

tetapi sepanjang 80an neo-classical based policy jg tdk menuai hasil yg diharapkan, malah disparitas income di negara miskin&developing semakin lebar, Joseph Stiglizt yg menjadi head research dept. WB di era 90an awalnya jg ekonom neo-classical yg kemudian berbalik arah, dan menjadi autokritik WB, salah satu kajian Stitglitz yg menjadi resep policy WB u/ developing country adalah peran negara/pemerintah diperlukan for certain extent, jadi yg diperlukan adalah penguatan institisi (salah satunya anti KKN), sejak itu kita mendengar istilah ‘good governance’.

Dg krisis finansial di akhir 90an, menyebabkan Indonesia kesulitan balance of payment yg amat parah, kemana lagi bergantung klo bukan memanggil IMF, maka lagi2 SAP hrus kita terapkan dg lebih gila lagi. Tetapi pengalaman pahit yg bertubi2 bagi negara developing countries membuat kepercayaan kepada WB&IMF merosot, bahkan bbrp antipati, spt amerika latin yg bener2 mengambil langkah paling beda, skr jg muncul tren untuk meminjam langsung ke bank swasta, misalnya bank2 swasta/sumber pendanaan dr timur tengah, langsung bilateral ke china, dst.

Sekarang, era 2000an isu yg berkembang adalah globalisasi, climate change, sustainable development. masalah mahzab ekonomi tidak seperti dulu yg strict neo-classical minded atau state minded, sptnya skr pada mulai sadar, we can not copy paste the same pathway of other country, competing idea msh berlangsung dg theory2 yg di klaim post modern, tetapi sisa2 kebergantungan kpd institusi bretton woods msh ada, krn utang jd tdk berdaya, pemberi utang pastilah mempunyai kepentingan, disini imbalance power. Tapi, tidak bisakah kita keluar dari lock-in kebergantungan ini? jawabannya ada pada ‘kekuatan’ pemimpin negari ini.

Kesimpulannya: knp Indonesia menganut ekonomi pro pasar, sebab ketidakmampuan untuk keluar dr kebergantungan kpd institusi Bretton Woods, termasuk ekonom2nya adalah perpanjangan tangannya sy duga. Padahal, spt prof.jimly as sidiqi ungkap, undang-undang dasar kita, telah menyatakan dg sangat tegas, ciri ekonomi yg hendak kita bangun, klo dulu yg di pasal 33 UUD’45. wallahu’alam